Network
WARTA SAMBAS – Polisi jangan menjerat pemuda berinisial AM, pelaku sodomi bocah di toilet rumah ibadah di Kota Lhokseumawe, dengan Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah (Perda).
“Semoga Polisi menangani pelaku dan korban dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, bukan dengan Qanun Jinayat,” kata Firdaus Nyak Idin, Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (KPPAA), seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Senin 31 Mei 2021.
Firdaus menjelaskan, jika pelaku sodomi tersebut dijerat dengan dengan Qanun Jinayat, maka korban yang sudah beberapa kali disodomi akan berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari, apabila terdapat unsur kerelaan, karena proses rehabilitasinya tidak tuntas.
Baca Juga: Pemuda 21 Tahun Sodomi Bocah di Toilet Rumah Ibadah pada Siang Hari, Nyaris Tewas Dihakimi Massa
Sementara jika dijerat UU Perlindungan Anak, menurut Firdaus, bocah yang menjadi korban tetap dianggap korban, sehingga harus mendapatkan penanganan maupun rehabilitasi secara tuntas.
"Karena tanpa rehabilitasi tuntas, bocah korban sodomi sepanjang umurnya cenderung menjadi pelaku. Apalagi setelah diketahui ternyata pelaku (AM-red) pun dulunya adalah korban," kata Firdaus.
Selain itu, KPPAA juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh benar-benar tanggap menangani serta memberikan rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual tersebut secepat mungkin.
"Kita juga minta polisi menelusuri kemungkinan adanya korban lain, termasuk menelusuri korban yang ada, atau kemungkinan telah menjadi pelaku dengan korban yang lain pula," ujar Firdaus.
Diberitakan sebelumnya, pemuda berinisial AM (21) asal Lhokseumawe, Aceh nyaris tewas dihakimi massa, usai kepergok petugas kebersihan, saat sedang sodomi bocah, di toilet rumah ibadah.
