Network
WARTA SAMBAS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyediakan 11 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum korban banjir di 10 kabupaten/kota, baik di posko pengungsian, rumah saudara maupun lantai atas atau loteng rumahnya.
“Satu umum dapur umum bisa menyediakan 2.500 hingga 5.000 bungkus makanan untuk satu kali masak dan dibagikan kepada korban banjir,” kata Salahuddin Yahya, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin Salahuddin Yahya, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul “Pemprov Kalsel Sediakan 11 Dapur Umum untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumsi Korban Banjir”, Rabu, 20 Januari 2021.
Berikut di antara lokasi dapur umum yang tersedia untuk korban banjir Kalsel tersebut:
- Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru
- Halaman Mushola Darussalam Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
- Halaman Kantor Kecamatan Kurau
- Halaman Kantor Pos Danau Salak.
- Stadion Mandingin
- Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tabalong,
- Mandastana, Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur,
- Halaman Kantor Dinas Sosial Kalsel.
Baca Juga: Banjir Kalsel Karena Luasan Hutan Alam Berkurang Drastis Sejak 1990
Salahuddin Yahya mencontohkan, dapur umum di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu menyediakan hingga 4.918 bungkus makanan untuk sekali masak.
Makanan tersebut dibagikan kepada 5.714 warga yang terdampak banjir dari tiga kecamatan dan 15 desa yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Makanan tersebut dibagikan kepada korban di lokasi pengungsian dan diantar ke korban yang mengungsi ke rumah saudaranya. “Sebagian masyarakat mengungsi di rumah saudara dan ada juga yang bertahan di lantai dua tau loteng rumah mereka,” kata Salahuddin Yahya.
Baca Juga: Instruksi Jokowi: Segera Perbaiki Sarana Penghubung yang Rusak Akibat Banjir Kalsel
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengemukakan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Kalsel, selain faktor infrastruktur ekologis yang tidak memadai.
