Network
WARTA SAMBAS - Kepala negara atau Presiden tidak dapat mengubah keputusan secara konstitusi.
Demikian ditegaskan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanggapi tuduhan Jokowi akan mengamendemen UUD NRI Tahun 1945 menyangkut masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode.
"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi? 'Kan tidak.... 'Kan tidak," kata Megawati.
Baca Juga: RAMALAN Zodiak Kamis 25 Maret 2021: Masalah Kecil Libra Mungkin Dianggap Terlalu Penting
Pembelaan terhadap Jokowi itu disampaikan Megawati saat meluncurkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam, yang dipusatkan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu 24 Maret 2021.
"(Jokowi, red.) Berkeinginan katanya tiga periode. Yang omong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa tiga periode," kata Megawati, dilansir dari Antara.
Tudingan itu, dikatakannya tidaklah berdasar karena aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang. Presiden pun tak bisa begitu saja mengubah isi UUD NRI Tahun 1945.
Presiden kelima RI ini menyinggung hal itu karena ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.
Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak.
Namun, isi buku itu sebaiknya tidak hanya dibaca, tetapi harus dipraktikkan di lapangan sehingga kader PDIP selalu aktif bekerja di tengah rakyat.
"Kalian saya minta itu supaya aktif, seperti Hendy (Wali Kota Semarang, red.). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhentilah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode. Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat," kata Megawati.
Baca Juga: RAMALAN Zodiak Kamis 25 Maret 2021: Pisces Harus Berhati-hati dalam Berurusan dengan Rekan Kerja
Pada acara itu, Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di DPP PDIP, dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang hadir bersama Ketua DPP PDIP I Made Urip.
Hadir juga Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf. ***
