Network
WARTA SAMBAS – Tahun lalu, alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sekitar 1,3 Triliuan Rupiah. Namun pada 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menaikkannya menjadi 2,5 Triliun Rupiah.
Skema tersebut membuat para mahasiswa Program Studi (Prodi) Terakreditasi A bakal mendapatkan batas maksimal dana bantuan KIP Kuliah hingga 12 Juta Rupiah per Semester.
“Kita naikkan karena jumlah penerimanya tidak berubah yaitu 200 ribu mahasiswa, masih sama seperti tahun 2020,” kata Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari Kanal YouTube TUTORIAL PENDATAAN MADRASAH DAN SEKOLAH, Minggu 21 Maret 2021.
Nadiem Makarim menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengatur pemberian bantuan dana KIP Kuliah tersebut berdasarkan akreditasi Prodi masing-masing mahasiswa.
“Untuk mahasiswa yang kuliah di Prodi Akreditasi A akan diberi dana bantuan rata-rata 8 Juta Rupiah dengan batas penerimaan dana hingga 12 Juta Rupiah per semesternya. Untuk Prodi Akreditasi B senilai 4 Juta Rupiah dan untuk Prodi Akreditasi C nggak berubah, sama seperti sebelumnya yaitu 2,4 Juta Rupiah,” rinci Nadiem Makarim.
Baca Juga: Sesuai Pedoman, Ini Klasifikasi Siswa yang Bisa Jadi Peserta KIP Kuliah
Sebelumnya, ungkap Nadiem Makarim, dana bantuan KIP Kuliah 2020 dihitung secara rata-rata yaitu 2,4 Juta Rupiah per Semester. Angka tersebut tidak efektif. Sebab banyak kampus berkualitas baik dengan biaya kuliah tunggal di atas 2,4 Juta Rupiah.
“Kalau semuanya dipadu jadi 2,4 Juta Rupiah per semester, apa yang akan terjadi. Itu anak-anak yang kurang mampu yang luar biasa prestasinya udah nggak percaya diri untuk masuk ke sekolah yang lebih mahal. Bener nggak, jadi mereka udah keburu kalah duluan,” jelas Nadiem Makarim.
Pada tahun ini biaya hidup per mahasiswa akan disesuaikan berdasarkan indeks harga di mana mahasiswa tersebut berkuliah. “Jadi misalnya anak itu berasal dari daerah manapun, tapi kuliahnya di Jakarta, jadi ia harus menerima lebih tinggi berdasarkan indeks kemahalan Jakarta,” kata Nadiem Makarim.
