Network
WARTA SAMBAS – Rencana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau karib disapa Risma mengganti skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi transfer atau elektronik mendapat sorotan tajam dari Indonesian Corruption Watch (ICW).
“Sama aja ya, sama-sama ada potensi masalahnya, termasuk kalau elektronik bagaimana penunjukan mitra dan pelaksanaannya," kata Almas Sjafrina, Peneliti ICW sebagaimana diberitakan PRMNNews.id dalam artikel berjudul “Wacana Risma Hapus BLT Jadi Transfer Langsung Dikritisi ICW, Apa yang Disoroti?”.
Almas mengatakan, meski nantinya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tidak lagi lewat barang ataupun tunai dan menjadi sistem elektronik, tetap saja potensi ketidakterbukaan masih ada.
Baca Juga: Bansos Mandatang, Mensos Risma: Semua Transaksi Online
Olehkarennya, Mensos Risma diminta menyediakan kanal khusus pengaduan yang responsif bagi masyarakat. Ini penting agar sejak Bansos tersebut disalurkan, Kemensos sudah bisa memantau dan mengevaluasi berdasarkan aduan masyarakat.
Pasalnya selama ini pemotongan dana Bansos masih banyak terjadi masyarakat. Dari hasil survei ICW, beberapa daerah potongannya beragam mulai dari Rp100 ribu, Rp200 ribu bahkan dipotong 50 persennya dengan banyak modus.
"Ada modus yang untuk menjamin agar Bansos bulan berikutnya tetap dapat, ada modus membuat surat dokumen kependudukan karena ada penerima yang belum mempunyai dokumen kependudukan lengkap," ungkap Almas.
Baca Juga: Buruan Cek Nama Anda, Apakah Termasuk 1,3 Pekerja yang Dihapus dari Daftar Penerima BLT BPJS
Lantas apa yang harus disiapkan Mensos Risma agar penyaluran Bansos lebih maksimal? Menurut Almas, perencanaan sejak awal harus sudah sangat menyeluruh.
