Network
Baca Juga: 1,08 Persen BSU Belum Disalurkan ke Penerima, Manaker Ida Fauziyah: Akan Kami Mintakan Kembali
Apabila terdapat kendala karena satu dan lain hal dalam melakukan akses cetak kelengkapan syarat BSU disilakan untuk mencoba di waktu yang lain.
Sementara apabila terdapat perbedaan NAMA atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) antara yang tercetak di Surat Syarat Kelengkapan BSU (S42a/b/c) dengan yang tertera di KTP (Kartu Tanda Penduduk) bisa meminta Surat Keterangan tentang data diri ke Kankemenag Kota/Kabupaten.
Cara mengecek BSU Kemenag untuk GTK non-ASN di laman simpatika.kemenag.go.id adalah sebagai berikut:
- Login laman simpatika.kemenag.go.id
- Mengisi nomor akun atau nomor pegawai/nama/NUPTK dan mengisi kata sandi (password).
- Klik cari menu ‘Tunjangan’ di pojok kiri layar
- Lalu klik pilihan ‘Tunjangan Insentif GBPNS’
- Muncul ‘Ajuan Tunjangan’ setelah diklik lebih lanjut akan muncul rekening bank guru/pendidik dan tenaga pendidikan (PTK) bersangkutan
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah akan Ajukan Kembali Pencairan BSU Gelombang II
Jika di dalam rekening sudah muncul angka sesuai nilai BSU Kemenag Rp600 Ribu, maka dana tersebut bisa dicairkan. Bila belum ada, para Guru Madrasah bisa menghubungi pimpinan madrasah tempat dia mengajar.
Adapun sejumlah persyaratan yang perlu diketahui untuk mendapatkan BSU Kemenag ini, yakni:
- Guru madrasah yang terdaftar di Simpatika Kemenag
- Guru madrasah juga harus tercatat aktif mengajar 2020-2021 pada Simpatika Kemenag
- Guru madrasah yang akan mendapatkan BSU Kemenag Rp600 Ribu adalah yang gajinya di bawah Rp5 juta.
- Guru Madrasah yang tidak masuk program Kartu Prakerja dan Banpres UMKM atau BPUM.
- Guru Madrasah yang honorer atau Non-ASN yang belum mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah, seperti BSU BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.
Baca Juga: Kemnaker: Penyaluran BSU hingga Akhir 2020 Capai 98,81 persen
Sebagai informasi, Kemenag telah mengalokasikan anggaran besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Totalnya mencapai Rp5,7 Triliun.***
