Network
WARTA SAMBAS - Penerapan Sekolah Tatap Muka mesti dikaji ulang. Jangan hanya didasarkan pada zona risiko penyebaran Covid-19 di suatu wilayah.
Zona Covid-19 tidak bisa dijadikan acuan oleh pemerintah untuk menerapkan Sekolah Tatap Muka, karena sifatnya yang fluktuatif.
Sekolah Tatap Muka bisa diterapkan bila memenuhi syarat tertentu, bukan Zona risiko penyebaran Covid-19 yang sewaktu-waktu berubah.
"Minimal harus memenuhi salah satu dari 2 syarat untuk penerapan Sekolah Tatap Muka," kata Tony Kurniadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Selasa 24 Agustus 2021.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Stop Sekolah Tatap Muka, Ini Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti...
2 Syarat penerapan Sekolah Tatap Muka yang dimaksudkan Tony Kurniadi tersebut terdiri atas:
- Masa penetapan status pandemi Covid-19 sudah berakhir
- Cakupan Vaksinasi Covid-19 sudah 100 Persen
Tony menjelaskan, pemerintah pusat sudah memastikan bahwa pandemi Covid-19 hingga kini masih belum selesai.
Semua pihak masih harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan Protokol Kesehatan (Prokes), testing dan tracing.
Kalaupun syarat ini belum dapat dipenuhi untuk menerapkan Sekolah Tatap Muka, maka penuhi syarat Vaksinasi Covid-19 mencapai 100 persen.
Cakupan Vaksinasi Covid-19 suatu wilayah mencapai 100 persen patut menjadi acuan untuk menerapkan kebijakan Sekolah Tatap Muka.
“Kalau melihat kondisi Vaksinasi di Kalbar, sepertinya masih jauh dari target. Mengapa kita harus memaksakan Sekolah Tatap Muka,” sesal Tony.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat yang membidangi kesehatan ini menilai, pemerintah terlalu terburu-buru ingin menerapkan Sekolah Tatap Muka.
Sehingga memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar, apa yang menjadi alasan pemerintah sehingga buru-buru menerapkan Sekolah Tatap Muka.
“Jangan sampai kebijakan ini hanya karena ingin menunjukkan bahwa pemerintah bisa mengendalikan pandemi. Kalau ini alasannya, jelas sangat tidak substantif," papar Tony.
Legislator Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan Sekolah Tatap Muka.
Pemerintah harus bersabar, kata Tony, termasuk ketika menghadapi dorongan orangtua wali murid agar anak mereka bersekolah seperti dulu lagi.
Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, ujar Tony, yang paling utama itu menjaga kesehatan dan keselamatan setiap individu, terutama peserta didik.
Sangat ironis, tambah Legislator PAN ini, ketika Satgas Covid-19 berjibaku melawan Covid-19, peserta didik malah harus Sekolah Tatap Muka.***
