Network
WARTA SAMBAS - Sekitar tiga bulan usai Pemilu, militer Myanmar mengumumkan telah mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah sipil pada Senin 1 Februari 2021, setidaknya selama satu tahun ke depan.
Pengambilalihan kekuasaan itu diumumkan melalui Myawaddy Tv, saluran milik militer Myanmar. Sesaat setelah penahanan terhadap pemimpian partai berkuasa Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint serta pejabat sipil lainnya.
Militer Myanmar menyebutkan, pengambilalihan kekuasaan itu lantaran ada penipuan besar-besaran dalam Pemilu November 2020 lalu yang dimenangkan partai Aung San Suii Kyi dengan Win Myint sebagai presiden Myanmar.
Baca Juga: Myanmar Mencekam, Militer 'Culik' Pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint
Selain itu, militer Myanmar juga mengklaim selama pemerintahan sipil yang dimulai sejak 2010 lalu, banyak terjadi korupsi, seperti dirilisnya pada 26 Januari 2021 lalu.
Kembalinya kekuasaan Myanmar ke tangan junta militer setelah sekitar 10 tahun demokrasi berjalan tersebut, membuat Amerika Serikat (AS) marah besar.
Sikap AS atas kudeta militer Myanmar itu seperti ditunjukkan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken melalui akun Twitter-nya. "Militer harus segera membalikkan tindakan ini," cuitnya, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul "Militer Myanmar Umumkan Ambil Alih Negaranya Usai Tangkap Presiden dan Aung San Suu Kyi", Senin 1 Februari 2021.
Blinken menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin sipil. "Dan menghormati keinginan rakyat Burma (Myanmar) seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," tulisnya.
