Network
WARTA SAMBAS – Pemerintah Korea Utara di bawah Kim Jong Un hingga kini belum menanggapi pendekatan diplomatik yang dilakukan Pemerintahan Amerika Serikat (AS) Joe Biden sejak pertengahan Februari 2021 lalu.
Langkah diplomatik Biden untuk mengatasi ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistik sejauh ini masih tidak berhasil.
Persoalan ini nampaknya akan menjadi agenda utama kunjungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan AS ke Korea Selatan dan Jepang pada pekan depan.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden yang enggan namanya disebutkan, mengungkapkan telah ada upaya untuk menjangkau Kim Jong Un.
"Melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York. Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan dari Pyongyang," kata pejabat tersebut, seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Minggu 14 Maret 2021.
Baca Juga: Joe Biden Bakal Kirim 4 Pesawat Pembom Nuklir ke Dekat Perbatasan Udara Rusia
Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka soal pendekatannya terhadap Korea Utara. Hal ini lantaran adanya kontak Presiden AS sebelumnya Donald Trump dengan Kim Jong Un.
Upaya Trump untuk membujuk Kim Jon Un menghentikan program senjata nuklirnya tidak membuahkan hasil. Sejak saat itu, tidak ada lagi dialog aktif antara AS dengan Korea Utara.
"Meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk menjalin hubungan," lanjut pejabat senior tersebut. Namun ia menolak untuk berspekulasi terkait sikap bungkam Kim Jong Un tersebut.
Baca Juga: Zero Kasus Covid-19, Tapi Pemerintah Korea Utara Pesan 2 Juta Vaksin
Selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman". Ia hanya akan bertemu dengannya asalkan setuju menurunkan kapasitas nuklirnya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengungkapkan, kemungkinan AS menjatuhkan sanksi tambahan, melibatkan sekutu untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi.
Sanksi-sanksi yang diterapkan sejauh ini gagal membuat Kim Jong Un menghentikan program senjata nuklirnya.
Suatu laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020, suatu tindakan yang melanggar hukum internasional.***
