Network
WARTA SAMBAS – Pemerintah Filipina menegaskan, China tidak memiliki urusan untuk memberitahu Filipina apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan di perairannya.
Kementerian pertahanan Filipina di Manila, Rabu, 28 April 2021 menegskan bahwa pemerintah Filipina menolak penentangan China terhadap latihan penjaga pantai yang sedang mereka lakukan.
Baca Juga: Putri Rodrigo Duterte Didukung jadi Presiden Filipina Selanjutnya
“China tidak memiliki otoritas atau dasar hukum untuk mencegah kami melakukan latihan ini di Laut China Selatan,” ujar Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.
Dikutip WartaSambasRaya.com dari Reuters, China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, apabila kapal perdagangan melalui wilayah perairan Laut China Selatan, akan dikenai sekitar 3 triliun Dollar Amerika atau setara Rp43 triliun per tahun.
Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim yang dilakukan untuk Laut China Selatan didasarkan pada peta lamanya oleh China, tidak sejalan dengan hukum internasional.
Biro penjaga pantai dan perikanan Filipina memulai latihan maritim pada hari Sabtu, 24 April 2021 di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil negara itu, menyusul pengumuman peningkatan kehadirannya untuk melawan kehadiran kapal-kapal China yang mengancam.
