Network
WARTA SAMBAS – Pemerintah Filipina menegaskan, China tidak memiliki urusan untuk memberitahu Filipina apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan di perairannya.
Kementerian pertahanan Filipina di Manila, Rabu, 28 April 2021 menegskan bahwa pemerintah Filipina menolak penentangan China terhadap latihan penjaga pantai yang sedang mereka lakukan.
Baca Juga: Putri Rodrigo Duterte Didukung jadi Presiden Filipina Selanjutnya
“China tidak memiliki otoritas atau dasar hukum untuk mencegah kami melakukan latihan ini di Laut China Selatan,” ujar Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.
Dikutip WartaSambasRaya.com dari Reuters, China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, apabila kapal perdagangan melalui wilayah perairan Laut China Selatan, akan dikenai sekitar 3 triliun Dollar Amerika atau setara Rp43 triliun per tahun.
Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim yang dilakukan untuk Laut China Selatan didasarkan pada peta lamanya oleh China, tidak sejalan dengan hukum internasional.
Biro penjaga pantai dan perikanan Filipina memulai latihan maritim pada hari Sabtu, 24 April 2021 di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil negara itu, menyusul pengumuman peningkatan kehadirannya untuk melawan kehadiran kapal-kapal China yang mengancam.
Menanggapi latihan tersebut, kementerian luar negeri China pada hari Senin, 26 April 2021 mengatakan Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.
Kementerian pertahanan Filipina dalam sebuah pernyataan menanggapi dengan mengatakan "China tidak memiliki urusan untuk memberitahu Filipina apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya,” ujarnya.
Baca Juga: Kawasan Lautnya Dikacau, Filipina Ingatkan Pemerintah China
Filipina telah menyuarakan dengan keras dalam beberapa pekan terakhir atas kehadiran ratusan kapal China di ZEE-nya, hal tersebut menghidupkan kembali ketegangan yang mereda setelah beberapa kerja sama yang disepakati Presiden Rodrigo Duterte.
Pada hari Rabu 28 April 2021, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin memerintahkan pengajuan protes diplomatik dari negara lain, banyak laporan dari beberapa negara di sekitar Laut China Selatan.
"Mereka dapat mengatakan apa yang mereka inginkan dari daratan China, kami terus menegaskan dari perairan kami dengan hak hukum internasional apa yang kami menangkan di Den Haag. Tetapi kami tidak boleh gagal untuk memprotes," kata Locsin melalui akun Twitternya.
Latihan tersebut berlangsung di dekat pulau yang dikuasai Filipina di kepulauan Spratly yang disengketakan dan di Beting Scarborough yang sangat diperebutkan oleh China, yang menurut pengadilan pada tahun 2016 adalah pulau tersebut tempat memancing tradisional untuk beberapa negara.
Lorenzana mengatakan, China lah yang memperumit masalah dengan menduduki terumbu karang secara ilegal sehingga berubah menjadi pulau buatan.***
