Network
WARTA SAMBAS - Belakangan dana haji menjadi perbicangan publik, terlebih Indonesia tidak mendapatkan kuota keberangkatan dari pemerintah Arab.
Atas dasar inilah, wartawan senior Karni Ilyas mengundang pengamat ekonomi Rizal Ramli untuk membahas soal dana haji.
Lebih spesifik, podcas Karni Ilyas dengan Rizal Ramli membahas dana haji yang diisukan digunakan untuk infrastruktur.
Baca Juga: Ini Alasan Ridwan Kamil Dukung Pemkab Ende Bangun Patung Bung Karno di NTT
Rizal Ramli mengaku prihatin soal penanganan pemerintah atas dana haji yang ditanyakan Karni Ilyas.
"Dana haji itu kurang lebih Rp120 T, Rp90 T sudah diinvestasikan jangka panjang dalam bentuk produk syariah dan sukuk," kata Rizal Ramli melansir dari PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel Rizal Ramli Sebut Dana Haji Tunai Tinggal Rp18 Miliar dari Rp120 Triliun, Sisanya ke Mana? bersumber dari Youtube Karni Ilyas Club pada 12 Juni 2021.
Rizal Ramli menjelaskan bahwa uang tersebut pada akhirnya masuk ke APBN.
Rizal menjelaskan bahwa ada video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa dana tersebut bisa digunakan infrastruktur.
Baca Juga: Honor Pendamping Lokal Desa Naik Tahun Depan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar: Lainnya Menyusul
"Itu masuknya ke mana? Itu masuknya ke APBN. Itu ada video Presiden Jokowi itu bisa kok buat infrastruktur," kata Rizal.
Kemudian Rizal juga menyebutkan Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin yang mengatakan besaran dana tersebut.
"Ada video Wakil Presiden Ma'ruf ini ada Rp35 T kok," papar Rizal.
Sebagian besar dana haji tersebut menurut Rizal dipakai pemerintah untuk sukuk.
"Sebagian besar dipakai sukuk pemerintah, buntutnya masuk ke infrastruktur, jadi itu proyek jangka panjang," terang Rizal.
"Sementara haji ini kebutuhan jangka pendek dan menengah," lanjut Rizal.
Kemudian Rizal menyinggung soal APBN yang tidak aman. Salah satu mantan stafnya mengatakan keuangan aman-aman saja.
Menurut Rizal, aman yang dimaksud adalah aman secara normatif, bukan secara faktual.
"Bayar bunga hutang saja kita harus berhutang lagi," kata Rizal Ramli.
Kemudian Rizal Ramli kembali membahas soal dana haji.
Rizal mengungkapkan uang tunai dana haji yang saat ini ada dipegang pemerintah.
"Dari hampir Rp120 T itu, cash-nya cuma Rp18 M, yang lainnya dalam bentuk deposito," kata Rizal.
Baca Juga: Fokus Persiapan Haji 1443 Hijriyah, Ini yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dana haji menjadi sorotan setelah pemerintah tidak memberangkatkan kembali jemaah haji asal Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah batal memberangkatkan jemaah haji Indonesia karena adanya pandemi.
Pemerintah juga membantah isu penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Muhadjir memastikan dana haji milik jemaah haji aman. Muhadjir juga membantah dana haji tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan Covid-19.
Baca Juga: Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Cilacap, Pasokan BBM Jawa Tengah dan Yogyakarta Tetap Aman
Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan lembaga independen dan profesional.
"Tidak benar namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," kata Muhadjir pada 5 Juni 2021, dikutip dari Portal Majalengka.***
