Network
WARTA SAMBAS - Viralnya kabar oksigen kosong di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Keresahan muncul lantaran dengan oksigen kosong di RSUD Sambas tersebut, keselamatan warga menjadi terabaikan.
Harus ada yang bertanggungjawab atas oksigen kosong di rumah sakit plat merah ini, yakni Direktur RSUD Sambas.
"Direktur RSUD Sambas mesti dipecat," kata Mahendra Perdana, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sambas, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Jumat 23 Juli 2021.
Baca Juga: Oksigen Langka di Kalimantan Barat, Sudiantono: Masyarakat Jangan Panik
Menurut Mahendra, pemecatan Direktur RSUD Sambas harus dilakukan, lantaran tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
"Kondisi kosongnya oksigen di RSUD Sambas menunjukkan manajemen informasi dan komunikasi di Kabupaten Sambas lambat dan terlalu birokratis," sesal Mahendra.
Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat kesehatan merupakan sektor pelayanan dasar yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah (Pemda).
Bertolak dari masalah ini, lanjut Mahendra, menunjukkan kalau kebijakan yang dikeluarkan hanya pada kondisi yang ada, tidak memikirkan ke depannya.
Seharusnya kelangkaan oksigen di RSUD Sambas, kata Mahendra, sudah diantisipasi jauh hari, karena pandemi Covid-19 ini sudah sejak lama.
"Covid 19 sudah menjadi kondisi darurat sejak lama secara nasional, terlebih mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu ini," ucap Mahendra.
Seharusnya, tambah dia, pihak terkait dapat mengambil keputusan cepat dan taktis terkait ketersedaian oksigen, demi keselamatan warga Sambas.
"Jangan pertaruhkan keselamatan warga Sambas hanya karena karena persoalan remeh temeh birokrasi," tegas Mahendra.
Bupati Sambas yang sekaligus Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19, kata Mahendra, harus mengambil langkah tegas.
"Jangan bertele-tele. Oksigen di RSUD tidak boleh kosong, apalagi sampai berhari-hari," ucap Mahendra.
Ketersediaan oksigen di RSUD Sambas, menurut dia, sangat mutlak mengingat sangat diperlukan untuk menangani pasien Covid-19.
Mahendra pun mengatkan, hak atas kesehatan merupakan bagi dari Hak Asasi Manusia (HAM) karena berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari.
"Jika ini terkesan terabaikan maka Pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan pelanggaran atas hak hidup dan hak sehat bagi warga Sambas," tutup Mahendra.
Hingga kini belum ada tanggapan dari Direktur RSUD maupun Bupati Sambas terkait dengan desakan Mahendra ini.***
