WARTA SAMBAS - Menteri Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menunjuk Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari sebagai Ketua Tim 'Cabut Sanksi Internasional'.
Langkah Menpora Zainudin Amali ini sebagai respon atas tidak berkibarnya Bendera Merah Putih saat Indonesia Juara Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark tadi malam.
Larangan pengibaran Bendera Merah Putih tersebut merupakan sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
"Saya membentuk tim yang tugasnya ada dua," kata Menpora Zainudin Amali, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Senin 18 Oktober 2021.
Baca Juga: Indonesia Juara Thomas Cup 2021, Jokowi: Akhirnya...
Adapun 2 tugas utam tim yang diketuai Raja Sapta Oktohari tersebut terdiri atas:
1. Melakukan akselerasi terhadap upaya-upaya supaya sanksi terhadap LADI bisa diakhiri.
2. Melakukan investigasi duduk perkara terkait ketidakpatuhan LADI atas aturan uji doping sehingga gagal memenuhi ambang batas minimal sampel pengujian.
Seperti diketahui, sanksi WADA terhadap LADI tersebut berupa larangan pengibaran Bendera Indonesia di berbagai kejuaraan olahraga internasional.
Sanksi tersebut diberikan awal bulan ini lantaran ketidakpatuhan LADI terkait aturan program uji doping untuk para atlet.
Thomas Cup 2021 merupakan ajang olahraga internasional pertama dari penerapan sanksi tersebut. Indonesia Juara namun Bendera Merah Putih tidak dikibarkan.
Terkait upaya pencabutan sanksi internasional tersebut, Menpora membentuk tim yang diketahui Raja Sapta Oktohari dibantu Sekjen KOI.
Tim tersebut juga dibantu dua perwakilan dari LADI dan induk cabang olahraga yang sering mengikuti ajang internasional, serta perwakilan dari Kemenpora RI.
Ketua Tim Raja Sapta Oktohari mengakui siap memaksimalkan berbagai upaya serta lobi-lobi agar sanksi terhadap LADI segera dicabut.
Menurut Okto -sapaan Raja Sapta Oktohari- insiden di Piala Thomas merupakan peringatan bahwa keikutsertaan Indonesia di pentas dunia tidak terlepas dari regulasi internasional.
Langkah pertama yang dilakukan Okto, yakni melakukan koordinasi internal antara Kemenpora dan LADI.
"Kami butuh satu bulan untuk merapikan data-data yang kami serap dari LADI, dan memaksimalkan lobi-lobi untuk bisa memaksimalkan upaya pencabutan sanksi," jelas Okto.
Investigasi, jelas Okto, akan melibatkan pihak-pihak yang lebih kompeten. Sehingga kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi.
"Situasi ini merupakan tantangan yang tidak mudah, tetapi dengan kekompakan kita bisa menyelesaikan ini," kata Okto yakin.***