Network
WARTA SAMBAS- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi kasus suap bantuan sosial (Bansos) mantan menteri Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dengan menelusuri proses pengadaan bansos.
"Tim penyidik masih terus mendalami melalui pengetahuan para tersangka terkait tahapan awal perencanaan pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," jelas Ali Fikri Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK dalam keterangannya, Minggu (31/1/2021) dilansir dari PMJ News.
Baca Juga: Berantas Korupsi, Komjen Listyo Komitmen Jalin Komunikasi dengan KPK
Ali menjelaskan, bahwa pihaknya telah meminta keterangan tiga tersangka kasus ini. Mulai dari Juliari Peter Batubara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono, serta Harry Van Sidabukke selaku pihak swasta.
Tak hanya itu, penyidik juga menelusuri bagaimana perusahaan atau vendor pengadaan bansos terkait penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan jatah lebih dalam mendistribusikan bansos.
Penyidik pun telah meminta keterangan dua vendor, yakni Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude Rangga Derana Niode, Direktur PT Mandala Hamonangan Sude Rajif Bachtiar Amin, dan Direktur Utama PT Agri Tekh Sejahtera Lucky Falian Setiabudi.
Baca Juga: Pembatasan Pertemuan Pengacara dan Klien di Tahanan KPK Tuai Kritikan
Ali mengungkapkan, dua vendor tersebut diduga menyuap Matheus Joko Santosos dan Adi Wahyono untuk mendapat kuota lebih dalam pendistribusian bansos. Matheus dan Joko merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos.
"Ketiga saksi tersebut masih terus didalami pengetahuannya terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada MJS dan AW untuk bisa mendapatkan kuota lebih dalam mendistribusikan paket bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos," katanya.***
