Network
WARTA SAMBAS – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua ‘naik status’ menjadi teroris. Lantaran serangkaian tindakan terorisme yang mereka lakukan seperti menyerang masyarakat sipil, TNI dan Polri.
“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," kata Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari PMJ News, Kamis 29 April 2021.
Mahfud menjelaskan, definisi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yakni siapapun yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.
Sedangkan terorisme merupakan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.
Baca Juga: 5 Anggota KKB Papua Tewas Ditembak Satgas Nemangkawi
Selain itu, dapat menimbulkan korban secara massal, kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
"Dengan motif ideologi, politik dan keamanan. Berdasarkan definisi itu maka apa yang dilakukan KKB dan segala nama organisasinya dan segala orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," teags Mahfud Md.
Olehkarenanya, Mahfud MD meminta seluruh aparat keamanan untuk segera melakukan tindakan cepat, tegas dan terukur menurut hukum kepada seluruh anggota KKB Papua. “Jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," pungkasnya.
Lantaran pemerintah sudah menetapkan KKB Papuas sebagai teroris, Polri pun akan melibatkan Densus 88 Antiteror dalam memberantas kelompok tersebut.
"Kalau sudah ditetapkan gitu, Densus nanti harus kita ikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu," kata Irjen Imam Sugianto, Asops Kapolri.
Imam mencontohkan, Operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang memburu Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Di sana, Densus 88 turut membantu operasi yang dijalankan Satgas Madago Raya.
Imam mengaku belum mengetahui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilibatkan atau tidak dalam penanganan teroris KKB.
Namun, menutur dia, BNPT harus dilibatkan mengingat segala urusan teroris mereka urus terutama untuk deradikalisasi. “Program-program deradikalisasinya kalau Pak Kapolri itu suka pakai istilah modernisasi," jelas Imam.***
