Network
"Loh itu enggak bisa donk, itu kan diskriminatif, kita kan harus ikuti aturan. Saya pikir Dinkes DKI harus betul betul cek itu, dan tegas. Karena kan begini. Supaya ini tertib kan kita ikuti dulu aturan pemerintah," tegas Jhonny.
Semestinya, lanjut Jhonny, tidak ada warga di DKI Jakarta yang diistimewakan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 ini, semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Tidak ada privilege dan keistimewaan kepada orang-orang tertentu, siapapun itu. Kecuali misal Nakes, pejabat yang berurusan dengan publik, atau pegawai yang berurusan dengan publik. Itu yang harusnya diutamakan sama para Lansia yang posisi katakanlah sebagai Nakes, dokter. Jadi kalau masyarakat kan belum lagi tiba ke sana," jelas Jhonny.
Baca Juga: Zero Kasus Covid-19, Tapi Pemerintah Korea Utara Pesan 2 Juta Vaksin
Sebelumnya, dokter Tirta juga menyoroti soal Helena Lim yang menerima vaksin Covid-19. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
Menurut dokter Tirta, pihak berwenang harus bertindak jika Helena Lim terbukti bukan berprofesi sebagai pegawai apoteker.
"Kalau benar staf apotek. Oke fine! Kalo enggak benar, ya tindak. Jika mengaku Nakes atau staf apoteker pun harusnya ada surat izin praktik, setahu saya apoteker ada surat izinnya," sambung dokter Tirta.
Ia pun kemudian mengajak seluruh apoteker untuk bersuara, karena vaksin Covid-19 belum tersalurkan pada penerima yang sudah terdaftar, termasuk pegawai apotek.***(Amir Faisol/Pikiran-Rakyat.com)
