Network
WARTA SAMBAS – Untuk mendorong pengesahan Protokol Opsional Konvensi Internasional (OPCAT), Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) mendatangi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
“Kami datang menemui Pak Menko, karena kami tahu beliau punya komitmen tinggi soal penegakan hukum sekaligus juga sangat concern dengan persoalan Hak Asasi Manusia,” tutur Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), seperti dikutip dari Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel berjudul “Banyak Penyiksaan Terjadi saat Proses Penyelidikan, Komnas HAM Temui Langsung Menkopolhukam”, Rabu 10 Februari 2021.
Taufan Damanik menyampaikan hal tersebut, lantaran Komnas HAM juga termasuk KuPP, selain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ombudsman.
Baca Juga: Semasa Hidupnya Syekh Ali Jaber Panggil Menko Polhukam Mahfud MD dengan Sebutan ‘Guru’ atau ‘Ayah’
Baca Juga: Ini Penjelasan Mahfud MD Terkait Video Joget Dangdutnya yang Viral di Dunia Maya
KuPP sangat berharap Menko Polhukam Mahfud MD dapat mendorong Indonesia untuk mengesahkan OPCAT yang memuat penentangan akan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
“Peran Kemenko Polhukam sangat diharapkan untuk melakukan akselerasi dan memastikan hal ini bisa tertangani dengan baik, terutama di pihak Kementerian Hukum dan HAM, yang selama ini kami sudah ada kerjasama,” kata Taufan Damanik.
Sementara itu, Koordinator KuPP yang juga Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga mengatakan, realita saat ini masih banyak penyiksaan yang terjadi, seperti halnya pada proses awal penyelidikan. “Kami sampaikan agar tidak lagi terjadi penyiksaan dari proses awal penyelidikan,” katanya.
Baca Juga: Front Persatuan Islam Dibentuk, Ini Komentar Mahfud MD
