Crazy Rich Divaksin Covid-19 di Puskesmas, Legislator Sebut Pemerintah Diskriminatif

- 10 Februari 2021, 20:47 WIB
Helena Lim, Crazy Rich Divaksin Covid-19 di Puskesmas, Legislator Sebut Pemerintah Diskriminatif
Helena Lim, Crazy Rich Divaksin Covid-19 di Puskesmas, Legislator Sebut Pemerintah Diskriminatif /Tangakapan Layar Youtube Helena Lim

WARTA SAMBAS – Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) yang menerima Vaksin Covid-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan, lantaran orang yang sangat kaya (crazy rich), memiliki rumah di kawasan elite PIK seperti Helena Lim malah lebih dulu divaksin Covid-19. Hal ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.

Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarat, Johnny Simanjuntak, sepatutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap konsisten terhadap rencana awalnya untuk fokus Vaksinasi Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan (Nakes).

Baca Juga: BPOM Kaji Vaksin AstraZeneca, Sinopharm dan Novavax

"Supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Karena sebagian masyarakat kan pengen cepet-cepet juga divaksin," kata Jhonny, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul “Soal Crazy Rich PIK Terima Vaksin Covid-19, DPRD Sebut Pemprov Jakarta Tak Konsisten”.

Kalaupun Helena Lim menerima vaksin Covid-19 karena yang bersangkutan pemilik Apotek, menurut Jhonny, itu bukan alasan yang mendasar. "Ya apa bedanya pemilik apotek dengan pemilik restoran di sana kan, pramusajinya segala macem. Belum sampai ke taraf itu, belum masuk kalau menurut saya," katanya.

Mau alasan apapun, lanjut dia, tetap saja harus berpegang pada aturan pemerintah, bahwa vaksinasi Covid-19 tahap awal ini fokus pada pejabat publik yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk Nakes dan sebagainya.

Baca Juga: BPOM Keluarkan Izin Penggunaan Vaksin CoronaVac untuk Lansia, Tapi Ingatkan Pentingnya Skrining

Dengan seorang Crazy Rich PIK divaksin Covid-19 lebih dulu, kata Jhonny, menunjukkan kalau pemerintah itu diskriminatif terhadap masyarakat.

Halaman:

Editor: Mordiadi

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x