Network
WARTA SAMBAS – Gempa magnitude 6,2 yang mengguncang Mamuju dan Majene baru-baru ini menyebabkan dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) itu rusak parah.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan di Mamuju dan Majene yang rusak berat, gempa Sulbar tersebut juga menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Terpaksa harus tinggal di posko pengungsian.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status penanganan bencana gempa dengan magnitudo 6,2 di Sulbar sebagai Tanggap Darurat.
Penetapan status Tanggap Darurat itu dilakukan Gubernur Sulbar, HM Ali Baal Masdar melalui surat Nomor 001/Darurat-SB/I/2021, sejak 15 sampai 28 Januari 2021.
Baca Juga: Pelit Menangani Bencana Sama Juga Mengundang Bencana Berikutnya
Selain penanganan dampak, pencarian korban gempa Sulbar pun secara simultan dilakukan berbagai pihak terkait. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris, jumlah korban tercatat 3.780 orang.
Data tersebut, seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, disampaikan Sekda Muhammad Idris saat kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo di Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Mamuju, Sabtu 23 Januari 2021.
Berikut rinciannya:
- Meninggal: 91 orang
- Luka Sangat Berat: 320 orang (dirawat di sejumlah rumah sakit)
- Luka Berat: 426 orang
- Luka Sedang: 240 orang, dan
- Luka Ringan 2.703 orang
Baca Juga: Jangan Merekayasa Jumlah Korban Bencana, Mentan Syahrul: Itu Bahaya
Sementara itu, dalam kunjungannya Mentan Syahrul Yasin Limpo mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaporkan data korban bencana di wilayahnya masing-masing dengan apa adanya, jangan direkayasa sedemikian rupa. “Kalau korbannya lima, jangan dibilang seratus, itu bahaya,” ingatnya.
Mentan Syahrul mengingatkan hal tersebut, lantaran pernah melihat sendiri akibat dari merekayasa bencana. “Saya lihat yang suka merekayasa bencana, datang bencana berikutnya,” katanya.
Pengalaman terkait rekayasa bencana mengundang bencana berikutnya itu, Ia dapatkan ketika menjabat sebagai Kepala Desa dan Camat. “Saya bekas kepala desa, bekas camat,” ungkap Syahrul.
Baca Juga: 5.080 Vial Vaksin Covid-19 Rusak Akibat Gempa Sulbar
Seperti diketahui, setelah menjadi kepala desa dan camat, Syahrul pernah menjadi Kepala Daerah selama 25 tahun, 10 tahun di antaranya menjadi Gubernur Sulbar, provinsi yang ia juga turut andil membentuknya.
Saat menjadi gubernur itu dan terjadi bencana, Syahrul tentu enggan merekayasa jumlah korban, karena khawatir tindakan tidak terpuji itu mengundang bencana berikutnya.
Syahrul pun mengaku mengerahkan segala kekuatannya untuk menangani dampak bencana, juga karena khawatir terkena bencana berikutnya. “Karena kalau ada yang pelit, tunggu saja bencana selanjutnya,” ingatnya.***
