Network
WARTA SAMBAS – The Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia terjun bebas. Menempati urutan terendah sejak 14 tahun terakhir dengan skor 6,3. Sehingga masuk kategori cacat demokrasi.
Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, melorotnya indeks demokrasi Indonesia tersebut, tentunya disebabkan berbagai faktor. Di antaranya terkait penegakan hukum.
Syaikhu menilai, penegakan hukum di Indonesia masih runcing kepada masyarakat yang mengkritisi pemerintah.
Baca Juga: Kecolongan...Diusung Partai Demokrat dan PDIP, Warga AS Jadi Bupati Sabu Taijua NTT
Terlebih lagi pada kasus-kasus penegakan hukum pada rakyat kecil. Mengherankannya, oknum yang menjadi provokator serta rasialis justru kebal terhadap hukum.
“Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ingat Syaikhu, seperti diberitakan Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel berjudul “Indonesia Disebut Cacat Demokrasi, PKS: Penegakan Hukum Runcing Kepada Rakyat yang Mengkritisi Pemerintah”, Sabtu 13 Februari 2021.
Syaikhu juga menyebut, partisipasi publik semakin terkikis, bahkan tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan kebijakan.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Maklumat Kapolri Bisa Dianggap Penghambat Demokrasi di Indonesia
“Berbagai demonstrasi yang masif seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan good governance,” jelas Syaikhu.
