Network
Menurut purnawirawan jenderal TNI bintang tiga itu, pelabuhan tersebut juga harus didesain agar bisa ekspansi jika dibutuhkan.
"Pembangunan pelabuhan harus dipikirkan pengembangan jangka panjang hingga 50 tahun ke depan, sehingga tidak mengalami hambatan jika melakukan ekspansi," ujar Nono.
Nono juga menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan terintegrasi itu diharapkan dapat menyejahterahkan rakyat Maluku, baik melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun lapangan kerja yang tercipta dari dampak aktivitas bisnis.
Terlebih, lanjut Nono, dengan adanya sistem lumbung ikan nasional terintegrasi ini, juga diharapkan naiknya harga ikan di produsen (nelayan) dan turunnya harga ikan di konsumen (khususnya Pulau Jawa) sebagai pasar terbesar dalam negeri.
Selain itu, kata dia, begitu banyaknya kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, maka pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi harus mengakomodir kepentingan nelayan tradisional dan skala kecil.
Karena itu, DPD mendorong sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kementerian dan lembaga lainnya, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan optimalisasi sistem logistik ikan di Maluku, dimulai dari desa-desa pesisir ke pelabuhan-pelabuhan perikanan dan masuk ke pelabuhan perikanan terintegrasi di Ambon.
"Sehingga dari Ambon bisa ekspor ke luar negeri atau menuju ke konsumen dalam negeri serta tentunya untuk konsumsi di Maluku," kata mantan Kepala Basarnas itu pula.
Baca Juga: Batalnya Pernikahan Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani Disebabkan Persoalan Ini!
Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial.
Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).
