Network
WARTA SAMBAS - Pemerintah diminta untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono dalam siaran pers DPD RI yang diterima di Jakarta, Minggu 21 Februari 2021, dilansir dari Antara.
Ia mengatakan daerah Tulehu, Ambon adalah salah satu alternatif lokasi yang baik untuk pembangunan pelabuhan baru, karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
Baca Juga: Frontal, Facebook Hapus Fanpage Resmi Militer Myanmar
Pembangunan pelabuhan baru di Maluku, kata dia, sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, Nono berharap dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Mengenai pemilihan Tulehu, kata dia, berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan juga preferensi studi yang dilakukan World Bank.
Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan rencananya akan dibangun dengan pembiayaan APBN, dan selanjutnya pembangunan infrastruktur tambahan akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sebuah pelabuhan terintegrasi, kata Nono, harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung, semisal pembangkit listrik mandiri, akses jalan yang memadai, dan alur pelayaran yang baik.
