Network
WARTA SAMBAS - Seluruh kepala daerah yang memiliki wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk serius dan tidak main-main dalam penanganannya. Seluruh pihak diminta bersnergi agar penanganan api bisa dilakukan secepatnya hingga tidak membesar dan meluas.
"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Ini penting, jangan biarkan api membesar. jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta mengutip dari Antara, Senin, 22 Februari 2021 dalam pengarahan untuk peserta "Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021".
Baca Juga: Pengurus PKS Diisi oleh Kaum Muda dan Perempuan
Rapat kordinasi tersebut dihadiri secara langsung kepala-kepala daerah yang daerah-nya rawan karhutla seperti Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Bupati Pulau Pisau.
Selain itu hadir juga Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfur MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta para pejabat terkait lainnya yang hadir secara langsung maupun virtual.
"Sehingga kita semuanya harus tanggap, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, tanggap, kapolda, kapolres, tanggap, ini sebetulnya hanya respon yang cepat saja. Api kecil, siram rampung," tutur Presiden.
Presiden Jokowi juga berharap tidak perlu ada langkah penyiraman lokasi karhutla menggunakan helikopter atau lazim disebut water bombing.
Baca Juga: Dukung Vaksinasi Nasional, Gubernur Jabar Maksimalkan Gedung Olahraga
"Jika diperlukan dilakukan water bombing, ini sudah sering dilakukan tapi kalau bisa jangan. Ada api kecil, siram, mati, karena water bombing butuh anggaran 'gede' tapi kalau sudah telat mau tidak mau kita pakai itu," ungkap Presiden.
