Network
WARTA SAMBAS – Pascapembatalan keberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia ke Makkah Arab Saudi, beredar kabar bahwa dana Haji dialihkan untuk membangun infrastruktur. Legislator Senayan pun memastikan kalau hal itu tidak benar.
“Sejauh yang kami amati, tidak ada dana Haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," kata Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Senin 7 Juni 2021.
Ace Hasan pun memastikan dana Haji aman, karena sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi Komisi VIII DPR RI.
"Tidak benar sama sekali kalau dana Haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang diluar kepentingan ibadah haji," tegas Ace Hasan.
Baca Juga: Calon Jemaah Haji Tak Bisa Tarik Kembali Setoran Awal BPIH
Dana Haji tersebut, jelas dia, telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (Obligasi Syariah) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Karena kan sebetulnya dana Haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja, tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," kata Ace Hasan.
Senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang. Menurutnya, dana Haji yang bersumber dari setoran pendaftaran Haji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dikelola BPKH.
"Hasil pengelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat Haji. Calon Jemaah Haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp35 Juta, padahal biaya Haji dibutuhkan sekitar Rp64 Juta sampai Rp70 juta setiap jemaah. Untuk memcukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang Haji agar tertutupi kekurangannya," jelas Marwan Dasopang.***
