Network
Cakupan Vaksinasi Covid-19 suatu wilayah mencapai 100 persen patut menjadi acuan untuk menerapkan kebijakan Sekolah Tatap Muka.
“Kalau melihat kondisi Vaksinasi di Kalbar, sepertinya masih jauh dari target. Mengapa kita harus memaksakan Sekolah Tatap Muka,” sesal Tony.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat yang membidangi kesehatan ini menilai, pemerintah terlalu terburu-buru ingin menerapkan Sekolah Tatap Muka.
Sehingga memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar, apa yang menjadi alasan pemerintah sehingga buru-buru menerapkan Sekolah Tatap Muka.
“Jangan sampai kebijakan ini hanya karena ingin menunjukkan bahwa pemerintah bisa mengendalikan pandemi. Kalau ini alasannya, jelas sangat tidak substantif," papar Tony.
Legislator Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan Sekolah Tatap Muka.
Pemerintah harus bersabar, kata Tony, termasuk ketika menghadapi dorongan orangtua wali murid agar anak mereka bersekolah seperti dulu lagi.
Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, ujar Tony, yang paling utama itu menjaga kesehatan dan keselamatan setiap individu, terutama peserta didik.
Sangat ironis, tambah Legislator PAN ini, ketika Satgas Covid-19 berjibaku melawan Covid-19, peserta didik malah harus Sekolah Tatap Muka.***
