WARTA SAMBAS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menjawab surat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait klarifikasi gerakan kudeta Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), seperti diberitakan JurnalPresisi.com dalam artikel berjudul "Enggan Respon Surat AHY, Begini Penjelasan Istana", Kamis 4 Januari 2021.
Pratikno mengungkapkan, surat dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat AHY itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dengan diantar langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat.
Apa yang terjadi di Partai Demokrat itu, menurut Pratikno, sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat tersebut.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," jelas Pratikno.
Diberitakan sebelumnya, dalam keterangan persnya secara virtual, Ketum Partai Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan yang berupaya mengkudetanya. "Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang," ungkapnya.
Baca Juga: AHY Tangkap Sinyal Kudeta Demokrat, Moeldoko: Jangan Mudah Baperan
Berikut 5 orang yang dimaksudkannya tersebut:
- Kader Partai Demokrat Aktif
- Kader Partai Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif
- Mantan kader Partai Demokrat yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi
- Mantan kader Parta Demokrat yang telah keluar 3 tahun lalu, dan
- Nonkader Partai Demokrat, seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Baca Juga: Isu Kudeta Partai Demokrat, Christ Wamea 'Tembak' Terduga dengan KTA dan Bansos
AHY mengatakan, kader Partai Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman, bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. Ajakan itu dilakukan melalui telepon dan pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," jelas AHY.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Ngaku Sempat Diajak Ikut Kudeta Partai Demokrat
Belakangan diketahui, Nonkader Partai Demokrat yang dimaksudkannya itu Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko. Tetapi yang bersangkutan langsung membantahnya.
Isu kuder Partai Demokrat ini semakin melebar, lantaran diduga kuat mendapat dukungan atau restu dari beberapa pejabat pemerintahan. Apalagi mantan kader Partai Demokrat yang kini di PDIP, Ruhut Sitompul mengaku sempat diajak untuk gabung gerakan tersebut.***(Syifa'ul Qulub/JurnalPresisi.com)