Sutarmidji dan Paolus Hadi Terancam Dicopot, Presiden Jokowi: Hati-hati Kalimantan Barat

22 Februari 2021, 18:42 WIB
Sutarmidji dan Paolus Hadi Terancam Dicopot, Presiden Jokowi: Hati-hati Kalimantan Barat /Twitter@jokowi/

WARTA SAMBAS – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi lagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kembali menegaskan perintahnya yang lalu, terhadap pejabat daerah yang tidak bisa mengatasi bencana tahunan ini.

"Saya kira kita masih ingat semua kalau ikut rutin pertemuan setiap tahun seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Senin 22 Februari 2021.

Jokowi menegaskan perintah pencopotan tersebut ketika memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla Tahun 2021.

Rakornas tersebut dihadiri beberapa kepala daerah rawan Karhutla di Indonesia, termasuk dari Provinsi Kalimantan Barat, seperti Gubernur Sutarmidji dan Bupati Sanggau Paolus Hadi.

Baca Juga: Jokowi Tahun Kerbau Penuh Kekuatan Besar

Selain Sutarmidji dan Paolus Hadi, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, dan Bupati Pulau Pisau.

Hadir juga Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfur MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar serta para pejabat terkait lainnya, baik hadir secara langsung maupun virtual.

Setiap tahun sejak 2015, kata Jokowi, saat Kahutla melanda selalu digelar pertemuan rutin seperti saat ini. Tujuannya, untuk mengingatkan, baik kepada para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres.

Baca Juga: Jokowi Minta Dunia Peradilan Manfaatkan Teknologi Informasi

“Terutama jika ada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah-daerah rawan bencana kebakaran, agar tidak lupa pada aturan main yang sudah disepakati di 2016," tegas Jokowi.

Kesepakatannya, lanjut Jokowi, adalah bagi Kepala Daerah maupun Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim yang membiarkan terjadi pembesaran Karhutla, maka akan dicopot.

"Mereka yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti, (yakni) dicopot. Saya ulang lagi, ini hanya untuk pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," kata Jokowi.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi membeberkan beberapa titik kebakaran di berbagai daerah di Indonesia sejak Januari 2021. Ini semacam sinyal kalau pejabat daerah dimaksud agar bersiap-siap untuk dicopot.

Baca Juga: ‘Vaksin Merah Putih’ Ditargetkan Selesai Produksi Akhir Tahun 2021, Presiden Jokowi: Insya Allah

"Misalnya, di Riau tadi disampaikan sudah 29 kejadian, ini hati-hati Pak Gubernur Riau, meski bisa ditangani, jangan sampai ada muncul lagi, di Kalimantan Barat juga sama ada 52 kejadian, hati-hati Kalimantan Barat, meski bisa tertangani tapi kita semua harus hati-hati," kata Jokowi mewanti-wanti.

Presiden Jokowi bahkan mengingatkan, saat terjadi kebakaran besar di berbagai wilayah Indonesia pada 2015, ia harus melewati perjalanan darat beberapa jam untuk tiba ke wilayah bencana.

"Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Pekanbaru, Riau, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulau Pisau di Kalimantan Tengah, saya turun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lewat darat, seingat saya 4 jam, ini jangan sampai kejadian lagi," pinta Jokowi.

Baca Juga: Tasbih Berlian dan Blue Sapphire Termasuk 12 Barang Gratifikasi yang Diserahkan Presiden Jokowi ke Kas Negara

Meski saat ini bencana yang banyak terjadi adalah banjir dan tanah longsor, tetapi Jokowi mengingatkan agar kesiapan untuk menghadapi ancaman Karhutla tidak boleh kendor.

"Kita harapkan rencana pencegahan yang detail dan matang, sinergi yang kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif, karena berdasarkan laporan BMKG tahun 2021, sebagian besar wilayah Indonesia masih mendapat hujan menengah tinggi hingga April, bulan Mei diperkirakan jadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau tapi kita masih harus tetap waspada, jangan lengah," ujar Jokowi.

Dalam laporannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pada 2020 tidak terjadi asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menghindarkan Indonesia dari tekanan internasional.

Baca Juga: Kritik Pemerintah, Rezim Jokowi dan SBY Dibandingkan

Pada 2020, kondisi kebakaran hutan dan lahan menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Tercatat pada 2019 Karhutla mencakup 1.592.010 hektare. Sedangkan pada 2020 tercatat 296.942 hektare.

"Hal ini disebabkan karena kondisi iklim La Nina sehingga beberapa wilayah terjadi hujan yang cukup tinggi serta kesiapsiagaan dan sinergisitas yang semakin membaik antara para pihak baik di pusat maupun di daerah," ucap Mahfud.

Namun Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah misalnya di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTT dan Papua.

Beberapa kejadian Karhutla pada Januari 2021 terjadi di Aceh (3 kejadian), Sumatera Utara (9 kejadian), Riau (29 kejadian), Kepulauan Riau (4 kejadian), Jambi (2 kejadian), Sumatera Selatan (5 kejadian), Kalimantan Barat (52 kejadian), Kalimantan Tengah (12 kejadian), Sulawesi Tenggara (20 kejadian) dan Papua (1 kejadian).***

Editor: Mordiadi

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler