Network
WARTA SAMBAS - Puluhan ribu warga Myanmar terus menerus memadati ruas-ruas jalan di beberapa kota di Myanmar. Demonstrasi kali ini merupakan yang terbesar sejak Revolusi Saffron pada 2007 silam.
Bila pada Revolusi Saffron, mereka menuntut reformasi dan pemeritahan demokratis di Myanmar, kali ini mereka berupaya mempertahankan hal tersebut dengan memrotes kudeta Militer atas pemerintahan sipil.
Massa juga mendesak militer segera membebaskan penasihat negara Aung San Suu Kyi, yang saat ini menyandang status tersangka karena dugaan impor alat komunikasi ilegal.
Seperti diketahui, militer menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa politisi senior partai pemenang Pemilihan Umum Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin 1 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Myanmar Mencekam, Militer 'Culik' Pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint
Setelah penangkapan tersebut, militer menetapkan Myanmar status darurat hingga paling tidak selama satu tahun. Dalihnya, untuk menyelamatkan negara dari perpecahan akibat kecurangan Pemilu.
NLD kemudian menyiarkan pernyataan resmi atas nama Aung San Suu Kyi yang ditulis sebelum ia ditahan. Suu Kyi meminta warga Myanmar memprotes kudeta tersebut.
Dilansir dari ANTARA, Pemerintah Myanmar yang dikuasai Junta Militer mencopot 24 menteri serta deputi dan menunjuk 11 petinggi kementerian yang baru.
Baca Juga: Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan Selama Satu Tahun, AS Marah Besar
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, yang menjadi penguasa tertinggi pascakudeta, saat pertemuan pertama dengan kabinet baru mengatakan kudeta itu tidak terelakkan.
Namun, massa berpendapat lain. Setidaknya puluhan ribu orang memenuhi jalanan di Kota Yangon untuk memprotes kudeta militer.
Sekitar 70 tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit, klinik, dan dinas kesehatan di Myanmar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap kudeta.
Beberapa dari mereka memasang pita merah di pakaiannya sebagai bentuk pembangkangan sipil.
Baca Juga: Myanmar Punya Salah Satu Jalan Terbesar di Dunia, Tapi Jarang Dilewati...
Pemerintah junta militer pun memutuskan memblokir media sosial Facebook beserta layanan kirim pesannya, Messenger, dan WhatsApp, karena aplikasi itu dianggap mengancam stabilitas negara.
Beberapa hari setelahnya, sejumlah guru dan pegawai negeri sipil ikut serta dalam aksi pembangkangan sipil. Mereka akan mogok kerja kecuali militer memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan yang sah.
Junta militer Myanmar juga memerintahkan agar Twitter dan Instagram diblokir, karena aplikasi itu digunakan para demonstran untuk berbagi informasi. Layanan internet pun diputus.
Baca Juga: 53 Juta Pengguna Facebook di Myanmar Mati Kutu
Namun, pada Minggu 7 Februari kemarin, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang berkedudukan di Norwegia, Telenor mengumumkan pihaknya telah mengembalikan jaringan internet di Myanmar.
"Telenor Myanmar telah mengembalikan jaringan data (Internet-red) di seluruh daerah, sebagaimana diinstruksikan oleh MoTC (Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Myanmar)," kata perusahaan melalui pernyataan tertulisnya.***
