Kritik Pemerintah, Rezim Jokowi dan SBY Dibandingkan

- 14 Februari 2021, 06:00 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). /Instagram @jokowi/

"Tanpanya, pemerintah bisa saja salah arah dan menutup telinga pada keinginan rakyatnya," ujar Renanda Bachtar.

Berkenaan dengan permintaan Jokowi yang menyebutkan, warga bisa menyampaikan kritikannya, Renanda Bachtar menyebutkan, banyak rakyat yang tidak percaya bahwa pemerintah tulus meminta masyarakat untuk mengkritik.

"Banyaknya anggota masyarakat yang ditangkap, diproses dan dipenjarakan adalah bukti demonstratif bahwa pemerintah kita saat ini antikritik," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo mengimbau agar masyarakat aktif dalam memberi kritik pada pemerintah.

Menanggapi hal tersebut Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK, turut menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga: 5 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Tertinggi di Indonesia, Nomor 4 di Luar Dugaan...

Komentar Jusuf Kalla pada pernyataan Jokowi dimulai dengan pembahasan terkait turunnya indeks demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini.

"Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla pun menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa demokrasi dikatakan mahal.

"Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," kata Jusuf Kalla.***Amir Faisol/pikiran-rakyat.com

Halaman:

Editor: Suryadi

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah