Network
WARTA SAMBAS – Rocky Gerung, pengamat politik yang juga ahli filsafat menyebut menteri juga merawat buzzer. Kendati tidak menyebutkan nama pembantu Presiden Jokowi yang dimaksud, ia sangat yakin akan hal itu.
“Ada buzzer yang masih beroperasi yang masih dibiayai, Menteri juga merawat buzzer yang akhirnya Pak JK (Jusuf Kalla) ikut berbicara, dan tidak mungkin Pak JK tidak tahu, karena puluhan tahun di situ (Istana-red),” ujar Rocky Gerung, seperti diberitakan Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel berjudul “Terkait Isu Buzzer, Rocky Gerung: Menteri Juga Merawat Buzzer dan Membuat JK Ikut Bicara”, Minggu 14 Februari 2021.
Rocky Gerung menyinggung ihwal buzzer bayaran atau dikenal dengan istilah ‘BuzzeRp’ peliharaan menteri itu saat mengomentari tranding topic Twitter Tanda Pagar (Tagar) atau hashtag Mundurlah Pak Lurah (#mundurlahpaklurah) yang diduga ditujukan ke Presiden Jokowi.
Baca Juga: GAR ITB itu Kumpulan Buzzer yang Cuma Bikin Gaduh, Tokoh Papua: Bubarkan Saja!!!
Rocky Gerung menilai, sosok 'Pak Lurah' tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi emosi rakyat. “Mengatasi kekacauan ekonomi,” ujarnya di kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Dengan kondisi seperti itu, tentunya memang layak ‘Pak Lurah’ itu mundur. “Itu solusi yang paling masuk akal, kalau akalnya sehat ya mundur, itu semacam sinyal kalkulasi seluruh masyarakat sipil,” ucap Rocky Gerung.
Seperti diketahui, baru-baru ini Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mendapat serangan dari buzzer usai menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
"Beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tutur JK, seperti diberitakan Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam artikel berjudul “Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?”.
Oleh karena itu, JK mengingatkan peran Partai Keadilan Sosial (PKS) sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.
