Network
Felly meminta pemerintah lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan serta merespons sikap publik yang tidak mau menerima vaksinasi Covid-19. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan selama ini.
"Tapi jangan keburu membuat sebuah keputusan dengan semacam sanksi seperti itu. Komisi IX DPR tidak setuju," ujarnya.
Senada dengan Felly, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menilai pola pendekatan represif pada Perpres terlihat jelas di Pasal 13 A ayat (4) di mana pemerintah mengatur bahwa masyarakat yang menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19 akan mendapatkan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos), penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, hingga denda.
"Kami ingatkan pemerintah hasil Rapat Kerja Komisi antara DPR dan Pemerintah sesuai UUMD3 pasal 98 ayat 6 menyebut kesimpulan rapat kerja antara DPR dan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Keluarnya Perpres soal sanksi vaksinasi mencederai kesimpulan Rapat Kerja ini," ujar Mufida.
Baca Juga: Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta
Ketua DPP PKS itu pun menyayangkan pendekatan represif yang digunakan pemerintah itu.
Menurutnya, jaminan dan bantuan sosial serta layanan administrasi pemerintah merupakan hak-hak dasar warga negara yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.
Mufida berkata, pemerintah seharusnya mengutamakan sosialisasi, edukasi, dan tindakan persuasif dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, bukan mengancam akan mengebiri hak masyarakat.
"Sikap pemerintah yang menggunakan bansos sebagai alat agar masyarakat menjadi patuh merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Masyarakat kita banyak yang belum teredukasi terkait program vaksin ini. Sebagian masyarakat bahkan masih merasa khawatir dan takut untuk divaksin," kata Mufida.* Amir Faisol/pikiran-rakyat.com
