Kalau Tak Diminta Kepolisian dan Pemda, BPN Kalimantan Barat Tak Bisa Serahkan Data Kepemilikan Tanah

WARTA SAMBAS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat siap menyerahkan data kepemilikan tanah kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Namun tentu data yang diberikan berdasarkan permintaan, seperti dari pihak kepolisian,” kata Ery Suwondo, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalbar, dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Sabtu 27 Februari 2021.

Selanjutnya pihak Kepolisian atau Pemda-lah yang akan menggunakan data kepemilikan tanah tersebut untuk kepentingan menangani Karhutla. "Tanpa permintaan, kita tidak bisa memberikan data. Data pemilik tanah pada dasarnya dilindungi untuk praduga tak bersalah," jelas Ery.

Baca Juga: Pontianak Siaga Karhutla, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono Bentuk Satgas Khusus

Seperti diketahui, Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menegaskan, selain menindak tegas para pelaku pembakaran dengan sanksi pidana, lahan yang terbakar juga akan disegel. “Untuk lahan (yang terbakar atau dibakar-red) selama lima tahun tidak bisa digunakan,” katanya.

Apabila lahan yang terbakar itu milik perusahaan, maka perusahaan itulah yang harus menanggung biaya pemadamannya. "Semua lahan yang terbakar, diteliti di BPN. BPN juga harus kooperatif dan cepat soal pemberian data," kata Sutarmidji.

Diberitakan sebelumnya, hasil pantauan citra salelit LAPAN sejak Kamis 25 Februari 2021 pukul 07.00 WIB hingga Jumat 26 Februari 2021 pukul 07.00 WIB, terdeteksi 325 titik panas (hotspot) di Provinsi Kalbar.

Baca Juga: Kementerian LHK Rilis 12 Desa Rawan Karhutla di Kapuas Hulu, Kabupaten Konservasi di Kalimantan Barat

Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan informasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Mempawah, Ismar Hadi mengatakan, ratusan hotspot yang terdeteksi tersebut tersebar di kabupaten/kota di Kalbar. Paling banyak di Kabupaten Kubu Raya.