Network
WARTA SAMBAS – Pengelolaan anggaran negara yang taat prosedur memang penting, seperti harus akuntabel, efektif dan efisien. Namun yang lebih penting, tercapainya target yang telah ditetapkan. Inilah yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia.
“Ini yang banyak kita lupa. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya," kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah, di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Kamis 27 Mei 2021.
Terkait pencapaian tujuan atau target pemerintah inilah menjadikan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) sangat penting.
Menurut Jokowi, BPKP menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam berbagai program, terutama terkait belanja anggaran. Setiap rupiahnya harus dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Indonesia Siap Jadi Hub-Produksi Vaksin Covid-19 di Asia Tenggara
Jokowi pun memastikan, tidak akan menoleransi penyelewenangan anggaran. Apalagi ketika pandemi Covid-19 yang banyak menguras anggaran untuk sektor penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.
"Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semua sedang bekerja keras," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan kembail bahwa 2021 merupakan tahun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah sudah sudah menggelontorkan Rp700 Triliun untuk itu. Anggaran sebesar ini harus tepat sasaran.
"Target kita di kuartal II (pertumbuhan ekonomi) melompat jadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang," ingat Jokowi.***
