Network
WARTA SAMBAS - Izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dicabut oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
ACT merupakan lembaga yang kerap memberikan bantuan kemanusiaan ke negara-negara konflik seperti Palestina, Suriah dan lainnya.
Sumber dana bantuan kemanusiaan oleh ACT tersebut merupakan hasil penggalangan donasi dari rakyat Indonesia.
Dalam melakukan penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan ke berbagai negara konflik itu, ACT mendapat izin PUB dari Kemensos RI.
Baca Juga: Cek Bansos Kemensos Makin Gampang, Ini Cara dan Link Resminya
Namun kini Kemensos RI mencabut izin PUB yang telah diberikannya ke ACT tersebut. Lantaran adanya dugaan pelanggaran peraturan.
Pencabutan izin PUB ACT itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 133/HUK/2022 tertanggal 5 Juli 2022.
"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan adanya pelanggaran Peraturan Menteri Sosial," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Kamis 7 Juli 2022.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980, pembiayaan usaha penggalangan dana maksimal 10 persen dari hasil sumbangan.
Baca Juga: Malaysia Bakal Deportasi 7.300 TKI Bermasalah, Ini yang Disiapkan Kemensos RI
Sedangkan dari pernyataan klarifikasi Presiden ACT lbnu Khajar, mereka menggunakan rata-rata 13,7 persen dari hasil sumbangan.
"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen," jelas Muhadjir Effendi.
Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa biaya operasional dari dana yang terkumpul.
Selain pencabutan izin PUB, Kemensos juga akan memberikan sanksi kepada ACT yang diduga melanggar ketentuan batas maksimal 10 persen untuk operasional itu.
Baca Juga: Kemensos Berikan Bantuan Rp100 Juta untuk Tiap Anak Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402
"Nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” ujar Muhadjir Effendi.
Ia memastikan, pemerintah sangat responsif terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti ini.
Selain ACT, Kemensos juga akan menyisir izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain yang juga melakukan penggalangan dana.
Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali, menggunakan dana hasil sumbangan untuk operasional melebihi batas maksimal.***
