Network
WARTA SAMBAS - Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemungutan pajak pulsa dan kartu perdana, sampai saat ini operator-operator seluler masih belum bisa berkomentar banyak, lantaran sedang menyamakan pemahaman terkait aturan baru tersebut.
"Kita masih akan terus berkoordinasi dengan semua kanal distribusi yang ada," kata Merza Fachys, Wakil Ketua Umum Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Sabtu 30 Januari 2021.
Merza menjelaskan, terkait dengan rantai distribusi, status dan ukuran perusahaan dari jenjang operator hingga outlet yang melayani konsumen tidaklah sama.
Baca Juga: Pajak Pulsa, Menkeu Sri Mulyani: Tidak Ada Pungutan Pajak Baru
Ia mengungkapkan, toko pengecer hampir seluruhnya merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga dikhawatirkan akan terdampak dengan aturan baru dari Kemenkeu RI tersebut.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan atau Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer.
Pada Jumat 29 Januari 2021, Kemenkeu RI mengumumkan, pemungutan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer itu dimulai pada 1 Februari 2021.
Baca Juga: KABAR BURUK Buat yang Sering Beli Pulsa, Voucer, Kartu Perdana dan Token Listrik
