Network
WARTA SAMBAS - Harga pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik hampir dipastikan akan naik lagi. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terhitung sejak 1 Februari 2021 akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualannya.
"Kegiatan pemungutan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token dan voucer perlu mendapat kepastian hukum," bunyi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021, dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Jumat 29 Januari 2021.
PMK tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer itu ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan pada 22 Januari 2021.
Baca Juga: WASPADA!!! 133 Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Beredar di Tengah Masyarakat
Penerapan regulasi baru tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.
Penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk voucer fisik atau elektronik oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.
PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama atau pelanggan telekomunikasi.
Baca Juga: Modal Asing di Provinsi Riau Capai Rp15,52 Triliun
Kemudian, penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.
