Network
WARTA SAMBAS – Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sering terjadi di Kabupaten Sambas. Banyak kalangan yang menyesalkannya. Tidak terkecuali Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar.
“Masalah anak yang sering terjadi di Sambas merupakan kelalaian Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Zulfydar, dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Minggu 28 Februari 2021.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, kata Zulfydar, hendaknya memberikan perhatian serius terhadap ABH ini. “Saya berharap Pemkab Sambas lebih sering lagi berkoordinasi dengan KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah) Kalbar,” katanya.
Jangan hanya berbicara pembangunan infrastruktur, kata Zulfydar, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus diperhatikan, salah satunya bagaimana agar anak tidak berhadapan dengan hukum itu.
Baca Juga: Bantuan PIP Rp1 Juta Diberikan untuk Anak Usia Ini
"Pemerintah ke depan harus membuat program dan tidak mengulang masalah yang lalu. Saya juga berharap untuk pemimpin baru segera diawali dengan cari permasalahan dan dapatkan solusinya," kata Zulfydar.
Terpisah, Wakil Ketua KPPAD Kalbar, Sulasti mengatakan, meningkatnya penanganan ABH di Kalbar karena kontribusi dan kesadaran masyarakat dalam melaporkannya ke KPPAD.
“Sekarang masyarakat sudah banyak yang paham dan kesadaran mereka juga meningkat, bila terjadi kasus yang melibatkan anak, langsung melapor kepada kami,” kata Sulasti.
KPPAD Kalbar sangat mendukung kontribusi masyarakat dalam penanganan ABH, dan pihaknya akan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sampai kasusnya selesai.***
