Network
WARTA SAMBAS – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menanggung biaya untuk layanan dokter jarak jauh atau konsultasi online (telemedicine).
“Dengan demikian, maka dokter yang memberikan layanan lewat telemedicine bisa di-cover dengan BPJS Kesehatan," ujar Abdul Kadir, Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Rabu 26 Mei 2021.
Menurut Abdul Kadir, regulasi yang mengatur telemedicine masih terbatas pada layanan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara aturan konsultasi online antara masyarakat dengan dokter masih dalam pembahasan.
"Di masa pandemi Covid-19 ini kami melakukan relaksasi, kami keluarkan regulasi pelayanan telemedicine. Sehingga pelayanan kesehatan secara daring bisa kita lakukan diluar fasilitas pelayanan kesehatan," jelas Abdul Kadir.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Akui Kemungkinan Datanya Diretas
Ia juga mendorong setiap Rumah Sakit (RS) untuk mengembangkan pelayanan kesehatan secara online. Namun harus tetap memerhatikan keamanan pasien.
"Saat ini, kami sedang menyiapkan regulasi pelayanan daring antara pasien dengan dokter. Kami telah mendapatkan rekomendasi dari WHO agar masyarakat terhindar dari layanan konsultasi kesehatan yang tidak bertanggungjawab," tutup Abdul Kadir.
Seperti diketahui, telemedicine atau konsultasi online menurut American Academi of Family Physicians, merupakan praktik penggunakan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), praktik telemedicine terbagi atas asinkronis dan sinkronis. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi online.
