WARTA SAMBAS - Pemerintah kembali menambah alokasi untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau Bantuan Sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN).
Penambahan alokasi Bansos tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati usai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat Sabtu 17 Juli 2021 malam.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan alokasi Bansos tersebut mencapai tembus di angka Rp187,84 Triliun.
"Naik dari dari Rp153,86 Triliun ke Rp187,84 Triliun," kata Sri Mulyani, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari laman Setkab, Minggu 18 Juli 2021.
Baca Juga: PPKM Darurat, Penerima Bansos dapat Tambahan Beras
Dalam kesempatan ini Sri Mulyani menjelaskan 10 Bansos atau program Perlinsos yang mengalami penambahan alokasi anggaran, yakni:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Sasarannya 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total alokasi anggaran Rp28,31 Triliun.
Adapun besaran bantuan yang diterima KPM bergantung kepada komposisi keluarga penerima Bansos tersebut. Berikut rinciannya
- Keluarga dengan ibu hamil: Rp3 Juta per tahun
- Keluarga dengan Balita: Rp3 Juta per tahun
- Keluarga dengan murid SD: Rp900 Ribu per tahun
- Keluarga dengan pelajar SMP: Rp1,5 juta per tahun
- Keluarga dengan siswa SMA: Rp2 Juta per tahun
- Keluarga dengan disabilitas: Rp2,4 Juta per tahun, dan
- keluarga dengan Lansia: Rp2,4 Juta per tahun.
“Jadi untuk 10 juta keluarga ini, kalau rata-rata anggota keluarganya empat dalam satu keluarga, kira-kira mungkin penerima manfaatnya Rp40 juta,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Terima Bansos
2. Program Kartu Sembako
Besarannya Rp200 Ribu per bulan untuk 12 bulan ditambah 2 bulan (Juli dan Agustus).
"Jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 (sebanyak) 14 bulan pembayaran,” jelas Sri Mulyani.
Sasaran program ini 18,8 Juta KPM atau setara dengan 75,2 juta orang. Total alokasi anggarannya Rp49,89 Triliun.
3. Program Bantuan Beras Bulog
Besarannya 10 Kilogram beras untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako, dengan sasaran 28,8 KPM atau setara 115,2 juta orang.
“Beras 10 Kilogram per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog, dengan anggaran yang kita sediakan Rp3,58 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
4. Bantuan Sosial Tunai (BST)
Besarannya Rp300 ribu, dengan sasaran 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang, dengan alokasi anggaran Rp17,46 Triliun.
Periode BST selama enam bulan (Januari-April) dan (Mei-Juni, yang dibayarkan di bulan Juli).
5. Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah
Besarannya Rp200 ribu per bulan per KPM selama 6 bulan, dengan sasaran 5,9 juta KPM usulan daerah di luar penerima Kartu Sembako dan BST.
Sri Mulyani mengungkapkan, tambahan anggaran yang diperlukan untuk Bansos ini mencapai Rp7,08 triliun.
Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima Kartu Sembako,” jelas Sri Mulyani.
6. Diskon Listrik
Untuk pelanggan 450VA dan 900VA akan diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 32,6 juta pelanggan.
“Untuk ini kita akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik Rp1,91 Triliun. Sehingga yang tadinya Rp7,58 triliun akan naik menjadi Rp9,49 triliun,” terang Sri Mulyani.
7. Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abodemen Listrik
Untuk bantuan diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 1,14 juta pelanggan.
“Yang selama ini kita alokasikan dan akan selesai pada bulan September, kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember," kata Sri Mulyani.
Sehingga, lanjut dia, akan ada tambahan Rp420 miliar dari anggaran yang tadinya Rp1,69 triliun.
"Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abodemen ini menjadi Rp2,11 Triliun,” ucap Sri Mulyani.
8. Program Prakerja
Total sasarannya 8,4 juta peserta. Alokasi anggaran ditambah dari Rp20 triliun (untuk 5,6 juta peserta), menjadi Rp30 triliun dengan tambahan 2,8 juta orang sasaran lainnya.
“Beberapa survei menggambarkan bahwa Program Prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK,” imbuhnya.
9. Subsidi Kuota Internet
Diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Diperpanjang sampai Desember 2021.
Program ini untuk 38,1 juta sasaran, baik di sekolah umum maupun keagamaan di seluruh Indonesia.
“Kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama, karena ini menyangkut semua sekolah," kata Sri Mulyani.
Untuk Sekolah Keagamaan (Madrasah, Pesantren) 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik.
"Kami sudah alokasikan Rp5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember nanti," ungkap Sri Mulyani.
Sehingga, jelas dia, totalnya nanti akan menjadi Rp8,53 triliun dari yang alokasi sekitar Rp3 triliun.
10. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Besarannya Rp300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan, dengan target 8 juta KPM. Anggaran yang dialokasikan Rp28,8 Triliun.
Dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa yang saat ini baru tersalurkan bagi sekitar 1 juta penerima, kata Sri Mulyani, pemerintah telah melakukan relaksasi.
Ia menjelaskan, relaksasi tersebut dalam dalam berbagai peraturan, agar Pemerintah Desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkannya.
Dana bantuan ini diberikan kepada para KPM yang belum mendapatkan PKH, Kartu Sembako dan BST.
“Kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli," tutur Sri Mulyani.
Kalau sampai tidak terjadi, pemerintah akan mencoba melakukan intercept. Sehingga uang yang sudah ada, bisa langsung dirasakan masyarakat.
"Kita ingin segera uang itu masuk ke dalam masyarakat dan membantu mereka,” harap Sri Mulyani.
Selain terhadap 10 bantuan tersebut, kata Sri Mulyani, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Total Bantuan Pelaku Usaha Mikro ini Rp15,36 Triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta per pelaku usaha.
“Kemudian untuk UMKM, pemerintah telah memberikan 9,8 juta penerima UMKM yang sudah disalurkan Rp11,76 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Ia juga meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera menyalurkan Rp3,6 Triliun kepada 3 juta peserta baru pada Juli hingga September 2021.***