Network
WARTA SAMBAS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak untuk mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang atau KLB Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.
"Maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara sudah selesai," kata Mahfud MD, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dikutip WartaSambasRaya.com dari PMJ News, Rabu 31 Maret 2021.
Apabila ada perselihan lagi antara kubu AHY dengan Moeldoko, jelas Mahfud MD, maka hal itu bukan lagi ranah dari pemerintah, khususnya di bidang hukum administrasi negara.
"Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi, murni itu soal hukum dan sudah cepat prosesnya (tidak diulur)," ucap Mahfud.
Menurut Mahfud, keputusan yang diberikan Kemenkumham sangat adil dan tidak terlambat. "Bagian ribut dan saling tuding, tidak terkait hukum administrasi, karena laporan baru masuk Senin dan kita putuskan hari ini, dan keputusannya sudah jelas (ditolak)," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum dalam KLB Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen membacakan hasil voting menyebutkan dukungan paling banyak diberikan kepada Moeldoko ketimbang Marzuki Alie yang juga diusulkan. "Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," katanya.
KLB Partai Demokrat tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan Mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.***
