BMKG Jangan Hanya Sampaikan Info Gempa dan Tsunami, Jokowi Minta Lebih

- 29 Juli 2021, 15:04 WIB
Presiden Indonesia Jokowi meminta BMKG tidak hanya menyampain informasi gempa dan tsunami secara cepat dan meluas, tetapi lebih dari itu.
Presiden Indonesia Jokowi meminta BMKG tidak hanya menyampain informasi gempa dan tsunami secara cepat dan meluas, tetapi lebih dari itu. /setkab.go.id/ Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

 

WARTA SAMBAS - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) jangan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami secara lebih cepat dan luas.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta BMKG lebih dari sekedar menyampaikan informasi seputar kondisi alam tersebut kepada masyarakat.

Jokowi meminta BMKG bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana,” kata Jokowi, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari laman Setkab, Kamis 29 Juli 2021.

Baca Juga: BMKG: Gempa Pandeglang Magnitudo 5,2 Tidak Berpotensi Tsunami

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG Tahun 2021 secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memilik risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi.

Frekuensi, durasi, dan intensitas kejadian bencana tersebut meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

Gempa bumi dalam kurun 2008 sampai 2016, ungkap Jokowi, rata 5.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun.

Pada 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan 2019 meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.

“Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya," kata Jokowi.

Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2020, lanut Jokowi, cenderung semakin cepat.

"Dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980, yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan,” ungkap Jokowi.

Dalam waktu bersamaan, kata Jokowi, dapat terjadi multibencana. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

“Dengan tantangan yang semakin meningkat, maka kita harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana," kata Jokowi.

Kemudian menguatkan manajemen penanganan bencana, meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan mitigasi bencana.

"Untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda,” jelas Jokowi.

Untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, Jokowi menekan 4 hal dalam Rakobangnas BMKG tersebut, terdiri atas:

1. Inovasi sesuai Teknologi Terbaru

Layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat," kata Jokowi.

Dengan meningkatkan adaptasi teknologi tersebut, menurut Jokowi, risiko yang harus dihadapai dapat diminimalisir.

 

2. Rujuan Pengambilan Keputusan

Peringatan BMKG harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor.

Informasi BMKG tentang kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

Kebijakan nasional dan daerah juga harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana.

Untuk itu, Jokowi meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.

“BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah," tegas Jokowi.

Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut, lanjut dia, bisa digunakan Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah

 

3. Peningkatan Kapasitas Manajemen

Jokowi mengingatkan akan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana.

Terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi secara terus menerus.

“Harus ada desain manajemen yang jelas, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat sampai pascabencana," tegas Jokowi.

Manajemen ini, kata Jokowi, juga perlu disimulasi dan dilatih. Sehingga ketika terjadi bencana, semua sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat.

 

4. Edukasi Berkelanjutan

Jokowi memandang perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana.

“Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat," ucap Jokowi.

Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Masyarakat, lanjut Jokowi, juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber-sumber resmi.

Sehingga tidak mudah terjebak pada kabar dan berita-berita bohong terkait situasi kebencanaan.***

 

Editor: Mordiadi

Sumber: Setkab


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x