WARTA SAMBAS - Tiga kelompok pemberontak bersenjata di Myanmar mengancam untuk "melawan" jika militer tidak berhenti membunuh pengunjuk rasa anti-kudeta.
Dikabarkan melalui Aljazeera, negara tetangganya Thailand telah mengizinkan orang Myanmar yang melarikan diri dari kekerasan untuk menyeberang ke desa perbatasan Thailand untuk mendapatkan perawatan medis.
Dalam pernyataan bersama pada hari Selasa, 30 Maret 2021, Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang, Tentara Aliansi Demokratik Kebangsaan Myanmar dan Tentara Arakan (AA) mengatakan jika militer terus "membunuh orang, kami akan bekerja sama dengan para pengunjuk rasa dan melawan," ungkapnya.
Baca Juga: Warga Myanmar Kabur ke Perbatasan Thailand, Perdana Menteri: Kami Siap Melindungi
Peringatan itu datang ketika Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) yang merupakan sebuah kelompok pemantau mengatakan, “pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 510 orang sejak perebutan kekuasaan 1 Februari 2021,” ungkapnya.
Dikabarkan total korban tewas pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 telah meningkat menjadi 141 orang yang membuat beberapa negara mengecam tindakan kudeta yang dilakukan militer Myanmar.
Di tengah meningkatnya jumlah korban tewas, salah satu kelompok utama di balik protes, Komite Pemogokan Umum Nasional, menyerukan pasukan etnis minoritas untuk melakukan perlawanan.
Mereka telah membentuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan bertujuan untuk membantu mereka yang menentang ‘penindasan yang tidak adil’ yang dilakukan militer Myanmar dalam sebuah surat terbuka pada hari Senin, 29 Maret 2021.
Diketahui, tiga kelompok bersenjata menunjukkan bahwa seruan itu mungkin mendapatkan lebih banyak daya tarik dan akan mendapatkan banyak dukungan.
Kelompok tersebut mendesak militer untuk membuka dialog dengan penentang kudeta dan menyelesaikan krisis dengan cara politik.
Dikutip dari Aljazeera, “Pembunuhan brutal terhadap warga sipil tak berdosa semacam ini tidak dapat diterima,” ungkap Khine Thu Kha, juru bicara AA.
Jika kelompok tersebut angkat senjata, Debbie Stothard dari Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia mengatakan kepada AFP bahwa situasi dapat merosot menuju perang saudara.
Baca Juga: Pimpinan Panitia Terbentuk, DPR Optimis RUU Otsus Papua Segera Selesai
Diketahui, 24 pemberontakan etnis minoritas telah berkobar di Myanmar sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1948, pemberontak memperebutkan otonomi, identitas etnis, obat-obatan dan sumber daya alam.
Militer telah berusaha untuk memutuskan kesepakatan dengan beberapa kelompok bersenjata dan awal bulan ini mengeluarkan AA dari daftar organisasi teroris.
Namun selama akhir pekan, militer Myanmar telah melancarkan serangan udara di negara bagian Karen timur yang menargetkan Brigade Kelima Persatuan Nasional Karen, setelah kelompok itu merebut beberapa pangkalan militer.***