Network
Sebagaimana diberitakan wartasambasraya.pikiran-rakyat.com dikutip dari fixindonesia.pikiran-rakyat.com, dalam artikel "CATAT! Ini 7 Bansos tahun 2021 Pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan", Kamis 4 Februari 2021, enam bidang, kata Menko Airlangga, yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
Dalam bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana, prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Sedangkan, bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan 7 bantuan sosial yakni fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Baca Juga: 2 Miliar Uang Palsu, Dolar AS dan Rupiah Nyaris Beredar di Indonesia
Anggaran program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Kemudian, bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Terakhir kata Menko Airlangga untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.
Sebagai informasi tambahan, untuk alokasi untuk insentif usaha 2021 masih akan secara reguler dilaporkan.*** Akbar Gunawan Wadi /Fix Indonesia
Nb: Untuk mengetahui berita seputar kilas balik atau kaleidoskop 2020 dan peruntungan di tahun 2021 (shio kerbau), dapatkan informasinya di Warta Sambas Raya yang akan selalu menjadi referensi informasi terkini bagi Anda.
NB: Untuk mengetahui seputar informasi bantuan dari pemerintah silahkan klik disini
