Network
WARTA SAMBAS – Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengeluarkan ‘New DTKS’ per 1 April 2021. Ini merupakan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Pada New DTKS ini, 21 juta data ganda pada DTKS yang lama telah dihapus. Sehingga dipastikan, kini yang terdaftar sebagai penerima Bansos atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan identitas tunggal.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam New DTKS merupakan hasil padupadan dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 sehingga menjadi New DTKS,” ujar Tri Rismaharini, Menteri Sosial (Mensos), seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari laman Setkab, Kamis 22 April 2021.
Risma– sapaan Tri Rismaharini–mengatakan, Kemensos telah melakukan pengontrolan data terkait KPM Bansos Pemerintah tersebut. “Jadi kami kemarin sudah berkomunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, kami menidurkan 21,156 juta data,” rincinya.
Ke depan, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat.
New DTKS tersebut, lanjut Risma, dapat diakses publik melalui aplikasi berbasis web di link https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Melalui laman ini, data penerima Bansos yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses, dapat diakses oleh siapa saja.
“Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menyebutkan nama dan desa/kelurahan tempat tinggalnya,” jelas Risma.
Ia berharap, aplikasi ini dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran Bansos.
“Fitur dan kemampuan aplikasi cekbansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat,” kata Risma.
Pengembangan fitur berikutnya juga mencakup usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima Bansos, usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap menjaga integritas data.
Apabila terdapat sanggahan, Kemensos dapat mengundang Perguruan Tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu.
“Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” jelas Risma.
Informasi terkait Bansos yang diselenggarakan Kementerian Sosial (PKH, BPNT, dan BST) dapat diakses melalui situs resmi Kemensos pada kemensos.go.id.***
