Network
WARTA SAMBAS - Sikap Moeldoko menerima tawaran Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dinilai tidak bermoral dan tak menunjukkan sebagai sosok negarawan.
Hal ini dikemukakan Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Mikhael Raja Muda Bataona.
"Dari sana, mungkin Moelodoko akan dipandang sebagai simbol pemersatu yang di kemudian hari bisa saja masuk dalam jajaran tokoh di internal Demorkat kemudian menjadi Ketua Umum dengan cara yang fair dan demokratis," kata pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang, di Kupang, Sabtu 6 Maret 2021, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Rapimnas I Golkar Hasilkan Sejumlah Putusan, Ini di Antaranya
Menurut dia, dengan melakukan blunder politik seperti ini, Moeldoko secara langsung telah menyeret Kabinet Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat, bahkan stigma buruk masyarakat akan makin kuat menyebut ini sebagai skenario penguasa.
Padahal friksi internal Demokrat, meski tanpa variabel Jokowi dan kekuasaan pun memang sudah ada potensinya, di mana, sejarah partai ini sejak era Anas memang sudah penuh faksi dan friksi
Hanya saja selama ini tidak pernah ter-"publish" dan diwacanakan secara besar-besaran seperti saat ini.
Moeldoko harusnya paham bahwa intergitasnya sebagai tokoh diukur dari tindakannya saat ini.
Dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko sudah pasti disebut tidak bermoral, sebab meski tidak tertulis tetapi moralitas dipahami dan dihayati oleh semua politisi sebagai sesuatu yang mahal dan mulia.
