Network
WARTA SAMBAS – Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan ada 16 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, ada sebanyak 7 daerah masih kekurangan anggaran.
"Sementara itu masih ada 7 daerah yang kebutuhan anggaran untuk PSU melebihi sisa anggaran yang tersedia. Termasuk dua daerah yang melaksanakan PSU di semua TPS," kata dia.
Baca Juga: Mulai Wajib Militer Korea Selatan, Chanyeol EXO : Aku Tidak akan Terluka
Untuk daerah-daerah tersebut, lanjut dia, KPU setempat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD masing-masing guna mengajukan usulan anggaran tambahan.
"Untuk 7 daerah ini, kami minta mereka untuk mengirim surat tembusan kepada KPU RI, sehingga KPU RI bisa melakukan komunikasi dan advokasi kepada Kementerian Dalam Negeri," kata Pramono, dilansir dari Antara, Senin 29 Maret 2021.
Kemudian, 9 daerah lainnya telah memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU. Anggaran tersebut berasal dari sisa hasil efisiensi yang dilakukan jajaran KPU dalam mengelola anggaran hibah pemda yang tertuang dalam NPHD.
"Untuk 9 daerah ini, yang perlu dilakukan hanya pengajuan revisi anggaran sesuai kebutuhan PSU masing-masing," katanya.
Baca Juga: 5 Cara Ampuh Kecilkan Pori-pori Wajah, Nomor 4 Jarang yang Tahu
Pramono menyampaikan KPU telah melaksanakan rapat koordinasi kedua dengan KPU provinsi, kabupaten, kota yang melaksanakan PSU pasca Putusan MK.
Salah satu yang dibahas dalam rakor secara daring tersebut adalah kesiapan dukungan anggaran, selain itu juga mengenai rancangan tanggal hari penyelenggaraan masing-masing daerah, kesiapan SDM, rencana kerja teknis, dan soal teknis lainnya.
Kebutuhan anggaran untuk PSU terutama guna menutup biaya honorarium badan adhoc (PPK, PPS, KPPS), pengadaan dan distribusi logistik, bimbingan teknis pelatihan, sosialisasi, serta kelengkapan APD.***
