WARTA SAMBAS - Tidak lolosnya salah satu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pertanyaan besar bagi khalayak termasuk Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan. Terlebih ia yang memimpin Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
"OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK,” katanya melansir dari bekasi.pikiran-rakyat.com dalam artikel OTT Bupati Nganjuk Dikabarkan Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, ICW: Konyol! bersumber dari Antara.
Kurnia lantas heran dengan hal ini, pasalnya, pegawai KPK yang memimpin OTT tersebut justru dinilai tidak memiliki wawasan kebangsaan.
“Konyolnya, orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati TWK,” kata Kurnia
Ia lantas mempertanyakan maksud dari TWK yang dilaksanakan oleh KPK sebagai tes alih fungsi menjadi ASN.
“Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap tanah air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu?” katanya melanjutnya.
Baca Juga: Sumatera Barat Tak Terapkan Larangan Mudik Lokal, Wagub Audy Joinaldy: Tidak Ada Penyekatan
Sehingga, ia menilai kondisi KPK kini kian mengkhawatirkan.
Karena menyingkirkan pegawai KPK yang telah bekerja semaksimal mungkin untuk memberantas korupsi.
“Bisa dibayangkan, tatkala ada pegwai yang bekerja maksimal malah disingkirkan oleh pimpinan KPK sendiri dengan segala cara, salah satunya TWK,” katanya.
Sebelumnya dilaporkan, Bupati Nganjuk terjaring OTT pada Senin 10 Mei 2021 dini hari.
Ia diduga melakukan korupsi lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak lainnya yang ditangkap tersebut.