PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan, yang Bandel Bisa Dipecat

WARTA SAMBAS - Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang menduduki jabatan fungsional dan lainnya, wajib melaporkan harta kekayaannya.

PNS wajib melaporkan harta kekayaan ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PP 94/2021) tentang Disiplin PNS.

Aturan PNS wajib melaporkan harta kekayaannya ini disertai dengan saksi atau hukuman disiplin, mulai dari ringan sampai berat. 

Seperti diketahui, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP 94/2021 setelah masalah harta kekayaan PNS sempat menjadi sorotan publik. 

Baca Juga: Pinangki 'Dilucuti' sebelum Dipecat dari PNS, Kejagung: Segala Fasilitas Negara yang Melekat Telah Dicabut

Dilansir dari PMJ News, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaporkan 70,3 persen harga kekayaan para pejabat naik selama pandemi Covid-19.

KPK menyebutkan beberapa PNS yang masuk dalam deretan pejabat terkaya di Indonesia. 

Salah satunya Kepala Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Umzakirman yang memiliki harga Rp1,8 Triliun.

Kemudian Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang, Nurhali memiliki kekayaan hingga Rp1,6 triliun.