Network
Baca Juga: Maksimalkan Serapan Anggaran Kalimantan Barat, Subhan Nur: Harus Ada Ide-ide Pemicu
"Pemangkasan birokrasi yang menghalangi percepatan pembangunan, perlu juga dilakukan, karena hal itu sejalan dengan program Presiden Jokowi," ingat Subhan.
Pengakomodiran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi Kalbar juga diperlukan, lantaran hal ini mendukung Desa Mandiri yang menjadi program Gubernur Kalbar.
Subhan juga mempertanyakan tentang hal-hal yang bersifat post major seperti banjir di Kabupaten Sintang.
"Apakah ada regulasi yang membolehkan, kalau ada, kenapa tidak Februari ini saja eksekusinya," kata Subhan.
Tetapi, ingat Subhan, sebelum melaksanakan hal tersebut, Dinas Perkim Kalbar perlu mengkonsultasikannya ke auditor negara, baik BPK maupun Inspektorat.
"Jangan sampai penanganan karena post major itu malah menjadi temuan, makanya harus dikonsultasikan dulu ke auditor negara," pungkas Subhan.***
